Direktorat Jenderal Anggaran

<p>Pengarusutamaan Gender sudah menjadi perhatian dan prioritas secara internasional. Konsep PUG menjadi bagian dari tujuan bersama secara internasional dan menjadi salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDG'S). Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga tentu saja ikut aktif berpartisipasi dalam rangak mewujudkan PUG dengan baik. Dalam rangka implementasi PUG, Kementerian Keuangan juga terlibat aktif untuk mewujudkannya tidajk hanya bagi pegawai Kementerian Keuangan namun juga seluruh stakeholder Kementerian. Video pembelajaran ini akan menjelaskan secara detil bagaimana implementasi PUG di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku. Dalam video ini Noor Cholis Madjid, Widyaiswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan membahas bagaimana implementasi PUG tersebut. Video bahasan kali ini akan memuat isi&nbsp; KMK 807/ KMK. 01/ 2018. Dalam KMK ini diatur antara lain Dasar hukum, tujuan, sasaran, pengertian, Tujuh syarat PUG, empat aspek diskriminasi, Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, Anggaran Responsif Gender, Pelaksanaan Responsif Gender, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan,&nbsp;</p>