Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>No taxation wihtout Representation atau segala pajak dan pungutan harus ditetapkan berdasarkan Undang-undang. Video ini akan menjabarkan tentang dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi dearah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdapat keunikan dalam kewenangan pemungutan Pajak Daerah, karena harus dilakukan sesuai piramida hukum yang ada di Indonesia. Mulai dari pembuatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kemudian dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk dapat dilaksanakan, Pemerintah Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah (dibuat bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD) serta pembuatan Peraturan Kepala Daerah agar pemungutan PDRD dapat dilaksanakan.&#160;</p>