Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) merupakan sumber utama pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
UU HKPD ini merupakan produk hukum baru yang merevisi yang mencabut Undang -Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Sebagai sebuah produk hukum baru yang mengatur tentang PDRD, UU HKPD membawa sejumlah pembaharuan diantaranya seperti simplifikasi dari Jenis Retribusi daerah menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum seperti Retribusi Kesehatan dan Kebersihan, Retribusi Jasa Usaha seperti pelayanan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, dan Retribusi Perizinan Tertentu seperti persetujuan bangunan gedung.