Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kembali menjadi sorotan utama dalam diskursus kebijakan fiskal nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pelayanan publik dan penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026, ketergantungan banyak pemerintah daerah terhadap dana transfer semakin menunjukkan keterbatasannya. Dalam konteks ini, penguatan PAD khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan kebijakan, melainkan sebagai prasyarat menuju kemandirian fiskal daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) telah meletakkan fondasi penting melalui local taxing power. Namun, penguatan kewenangan fiskal tersebut tidak akan otomatis berujung pada peningkatan penerimaan apabila tidak diikuti oleh transformasi cara pemerintah daerah mengelola pajak dan retribusinya. Di sinilah inovasi daerah memainkan peran kunci. Inovasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan layanan, kolaborasi stakeholder terkait, dan diversifikasi potensi ekonomi daerah.