Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Sesuai dengan amanat Pasal 94 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pemerintah Daerah diwajibkan membuat 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda tersebut memuat Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi. Atas rancangan Perda dan Perda akan dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 98 dan Pasal 99 UU HKPD. Waktu evaluasi rancangan perda maksimal 12 hari kerja sedangkan untuk evaluasi perda maksimal 20 hari kerja.</p>