Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Judul: Policy Brief Analis Potensi Pajak Alat Berat: Tantangan, Peluang, dan Rekomendasi Kebiajakn Disusun Oleh: Turwanto, Arief Rachman Hakim, Gustaf Kasfin Kasmiri, TR Pengawasan Implementasi PDRD Pajak Alat Berat (PAB) diperkenalkan sebagai rezim pajak baru di tingkat provinsi berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan data realisasi PAB tahun 2023 - 2025, penerimaan PAB nasional belum optimal dan masih di diminasi oleh provinsi tertentu. Selain ketidakpatuhan pengusaha pemilik atau pengguna alat berat, permasalahn yang dialami pemerintah daerah di antaranya adalah belum adanya pengaturan komprehensif mengenai ketidaktersediaan data yang akurat dan komprehensif dalam penggalian potensi PAB. Laporan ini menganalisis potensi PAB secara umum dan memberikan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan dan tantangan pemungutan PAB di Indonesia.