Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi: a. bertentangan dengan kepentingan umum; b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi; c. tidak sesuai dengan kebijakan fiskal nasional; dan/atau d. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
Dasar Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan atas 6 hal yaitu: a. laporan dari hasil pemantauan; b. laporan dari masyarakat; c. pemberitaan dari media; d. kunjungan lapangan; e. analisis perkembangan dari&#160; realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau f. sumber informasi lainnya.