Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Implementasi sertifikasi bagi Pejabat Perbendaharaan meliputi Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) merupakan langkah strategis dalam menjamin tata kelola keuangan negara yang profesional, akuntabel, dan sesuai regulasi. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara mendelegasikan kewenangan kepada Menteri Keuangan serta Kementerian/Lembaga, sehingga diperlukan mekanisme check and balance yang kuat. Melalui PP 50/2018 dan PMK 211/2019, pemerintah mewajibkan seluruh PPK dan PPSPM memiliki sertifikat PNT dan SNT paling lambat 31 Desember 2025, sedangkan Bendahara wajib mengantongi sertifikat BNT sesuai Perpres 7/2016. Data nasional dan daerah menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar kebutuhan telah terpenuhi, masih terdapat pejabat yang belum tersertifikasi akibat ketidakseimbangan SDM, masa berlaku sertifikat yang habis, maupun kurangnya pemahaman atas kewajiban sertifikasi. Mulai 1 Januari 2026, pejabat yang belum bersertifikat akan dibatasi aksesnya dalam aplikasi SAKTI. Oleh karena itu, K/L dan KPPN perlu melakukan supervisi, sosialisasi, serta penataan SDM agar pelaksanaan APBN tetap berjalan efektif dan sesuai ketentuan.</p>