Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<div>Memahami PMK 211/PMK.05/2019 penting karena aturan ini menjadi dasar memastikan PPK dan PPSPM di satker pengelola APBN bekerja profesional, akuntabel, dan sesuai standar kompetensi. Ia mewajibkan sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi/pengakuan sertifikat tertentu, sehingga penunjukan pejabat tidak sekadar administratif, tetapi berbasis kelayakan. Aturan juga menjelaskan peran Unit Penyelenggara dan Unit Pelaksana, mekanisme ujian ulang, serta konsekuensi bila tidak lulus, sehingga satker dapat mengelola risiko kesalahan belanja dan pembayaran. Selain itu, masa berlaku lima tahun, ketentuan perpanjangan lewat pendidikan profesional berkelanjutan, serta aturan pencabutan/penggantian sertifikat membantu menjaga mutu berkelanjutan dan integritas. Ketentuan transisi enam tahun dan kewajiban KPA menugaskan serta pengawasan internal memudahkan kepatuhan bertahap, serta memperkuat tata kelola APBN nasional.</div>
<div>Diharapkan poin-poin penting yang disajikan dalam video ini dapat menambah pemahaman Pemelajar seputar peran DSP DJPB dan Unit Pelaksana dalam mengawal pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka penerbitan Sertifikat PNT maupun SNT.</div>
<p>&#160;</p>