Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p style="text-align: justify;">Buletin Kenyah 047 menyajikan informasi terkait peran KPPN sebagai perwakilan Bendahara Umum Negara di daerah. Buletin ini juga menghadirkan informasi atas evaluasi pelaksanaan anggaran salah satunya terkait Pembatasan Akses APlikasi Sakti di tahun 2026.&#160; Penguatan tata kelola keuangan negara terus menjadi prioritas dalam reformasi pengelolaan APBN. Salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah memastikan bahwa Pejabat Perbendaharaan memiliki kompetensi yang terstandar melalui mekanisme sertifikasi. Memasuki tahun 2026, akses menu transaksi pada SAKTI dibatasi secara otomatis bagi PPK, PPSPM, dan Bendahara yang belum memiliki sertifikat aktif. Kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan system dalam pengelolaan APBN. Kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai pembatas administratif semata, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin bahwa setiap proses pelaksanaan anggaran ditangani oleh pejabat yang kompeten, profesional, dan akuntabel.</p>