Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Tulisan ini membahas kewajiban pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi pejabat perbendaharaan yang meliputi Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kewajiban tersebut diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016, PMK Nomor 126/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 128/PMK.05/2017 untuk Bendahara, serta PMK Nomor 50/PMK.05/2018 dan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 untuk PPK dan PPSPM. Sertifikasi kompetensi menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan pejabat perbendaharaan memiliki standar pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang memadai dalam mengelola keuangan negara. Mulai tahun 2026, seluruh pejabat perbendaharaan diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Dalam hal ini, KPPN memiliki peran strategis dalam melakukan pemantauan pemenuhan sertifikasi, memfasilitasi proses pendaftaran melalui aplikasi SIMASPATEN, serta mengawal perpanjangan masa berlaku sertifikat bagi pejabat yang masa berlakunya segera berakhir. Upaya ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.</p>