Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) melalui skema sewa merupakan langkah optimalisasi aset pemerintah agar tidak terbengkalai dan dapat memberikan manfaat nyata, di mana sewa BMN itu sendiri diartikan sebagai pemberian hak pakai atas aset negara kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa uang tunai yang disetorkan langsung ke kas umum negara.
Tujuan utama dari kebijakan sewa ini adalah untuk mengoptimalisasi fungsi aset yang sedang tidak digunakan untuk tugas pemerintahan sekaligus mendatangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi menambah pendapatan negara.
Dalam transaksi ini, subjek sewa terdiri dari pihak pemerintah sebagai penyedia aset dan pihak penyewa yang dapat berasal dari perorangan, swasta, koperasi, hingga BUMN, sedangkan objek sewa mencakup berbagai jenis aset mulai dari tanah, gedung, hingga kendaraan dan peralatan mesin.
Mengenai besaran nilai sewa, tarifnya tidak ditentukan secara sewenang-wenang melainkan dihitung secara profesional oleh tim penilai berdasarkan nilai pasar wajar, lokasi, serta luas aset agar tetap adil bagi kedua belah pihak.
Terakhir, tata cara sewa wajib mengikuti prosedur resmi yang transparan, dimulai pelaksanaan perjanjian sewa, pembayaran, dan pengakhiran serta pengenaan sanksi apabilan mitra penyewa lalai dalam penggunaan dan pemanfaatan aset sewa.