Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Daerah adalah Keberatan. Keberatan diajukan apabila tidak sependapat atas materiil suatu ketetapan/pemotongan/ pemungutan pajak. Diajukan paling lama 3 bulan, kecuali pada keadaan di luar kekuasaan yaitu: bencana, kebakaran, kerusuhan massal, wabah penyakit dan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah. Diajukan jika Pajak terutang telah dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP. Untuk mempercepat penyelesaian Keberatan, cukup dilakukan penelitian, sedangkan Pemeriksaan bersifat opsional jika dipandang perlu oleh Fiskus.&#160;Keputusan atas Keberatan WP ditetapkan oleh Kepala Daerah&#160; atau Pejabat yang ditunjuk, dimana dilakukan penelitian dan dapat dilakukan Pemeriksaan dalam memberikan keputusan tersebut. Penetapan Keputusan Kepala Daerah maksimal 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Jika tidak diterbitkan&#160;suatu keputusan, keberatan yang diajukan&#160;WP&#160;tersebut dianggap diterima.</p>