Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Penagihan Piutang Pajak Daerah menjadi suatu hal yang sangat diperlukan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi penerimaan perpajakan daerahnya. Di sisi lain piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya penagihan, perlu untuk dilakukan penghapusan agar tidak terus menjadi beban atau catatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pengetahuan terkait Tata Cara Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD). Dalam pengetahuan ini disampaikan mengenai Penagihan Piutang Pajak Daerah, Tata Cara/Prosedur dalam Penagihan Piutang Pajak Daerah, dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
<p>Melalui pengetahuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Penagihan Piutang Pajak Daerah, Tata Cara/Prosedur dalam Penagihan Piutang Pajak Daerah, dan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>