Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Maka secara sederhana, dapat ditarik kesimpulan bahwa Unifikasi SPT adalah proses penyatuan atau penyeragaman berbagai jenis SPT ke dalam satu SPT. Merujuk pada pasal 1 angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi ) adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemu&#8208; ngutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.&#160;<br />Dalam Pasal 16 PMK 59Tahun 2022 bahwa instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah dan wajib &#160;memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.</p>