Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Pada bulan April 2025 &#160;Instansi Pemerintah X membayar jasa konsultan sumber daya manusia kepada Tuan Hasanudin sebesar Rp50 juta (termasuk PPN). Hasanudin telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Berapakah PPN yang terutang atas transaksi tersebut?</p>
<p>Dalam contoh studi kasus ini mencerminkan hubungan antara instansi pemerintah sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa perseorangan yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam konteks perpajakan nasional, setiap penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh PKP pada dasarnya menimbulkan kewajiban pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini berlaku tanpa melihat bentuk pemberi jasa, apakah perorangan maupun badan, selama pihak tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP dan melakukan penyerahan yang tergolong jasa kena pajak.</p>