Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mengatur lebih lanjut tentang kegiatan di KPBPB. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai
<ol>
<li>kelembagaan</li>
<li>pelayanan perizinan</li>
<li>pengembangan dan pemanfaatan Aset</li>
<li>fasilitas dan kemudahan</li>
<li>pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, dan</li>
<li>sanksi</li>
</ol>
&#160;
Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KPBPB diberikan fasilitas dan kemudahan berupa:
<ol>
<li>pemasukan dan pengeluaran barang</li>
<li>perpajakan</li>
<li>kepabeanan</li>
<li>cukai</li>
<li>keimigrasian</li>
<li>larangan dan pembatasan, dan</li>
<li>fasilitas dan kemudahan lainnya</li>
</ol>
&#160;
Untuk fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Pengusaha di KPBPB yang pertama adalah seluruh Pengusaha di KPBPB tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.