Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Materi ini memberikan pemahaman kepada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah dan insatansi pemerintah desa dalam menentukan besarnya PPN yang harus dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada instansi pemerintah. Dengan diundangkannya PMK 131 tahun 2024 yang berlaku efektif mulai 01 Januari 2025, dimana terjadi perubahan tarif PPN dari 11% menjadi 12% serta adanya perubahan dasar pengenaan pajak dari harga jual atau penggantian menjadi Nilai lain yang besarnya 11/12 dikalikan harga jual atau penggantian sehingga dibutuhkan pemahaman yang benar dalam menentukan besarnya PPN yang harus dipungut atas penyerahan BKP dan atau JKP kepada instansi pemerintah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemungutan PPN oleh instansi pemerintah.</p>