Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Melalui UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kewenangan pemungutan pajak daerah ke Pemerintah Daerah diperluas. Seiring dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal, UU PDRD diganti sealigus dikonsolidasi dengan UU lain terkait keuangan Daerah dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kaitannya dengan pajak dan retribusi daerah, ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD).
Salah satu ketentuan yang diatur dalam KUPDRD adalah penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah yang salah satu sebab penerbitannya adalah Pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. Di sisi lain, STPD dan ketetapan pajak yang menjadi sebab terbitanya adalah dasar penagihan pajak. Masalah yang muncul adalah dengan penebitan STPD atas ketetapan yang tidak dibayar sesuai jatuh tempo akan mengakibatkan terbitnya dasar penagihan pajak yang berulang atas obyek pajak yang sama. Jika tidak ada penyelesaian atas penerbitan ganda ketetapan ini, akan muncul risiko pelipatgandaan jumah tunggakan. Bagaimana STPD diterbitkan? Bagaimana agar tiadak menjadikan tunggakan ganda? simak di video ini