Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Pemisahan peran dan wewenang antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) merupakan desain fundamental dalam menjaga ketertiban, efisiensi, serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penegasan prinsip pemisahan fungsi ini kian diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 yang secara tegas melarang perangkapan jabatan PPK oleh KPA maupun PPSPM. Namun, pada tataran penerapan di lapangan, dinamika manajemen satuan kerja kerap menghadirkan tantangan tersendiri ketika KPA selaku pimpinan unit kerja dituntut mencapai target kinerja dan serapan anggaran yang tinggi, sementara PPK dan PPSPM secara struktur kepegawaian berkedudukan sebagai bawahan KPA.</p>
<p>Artikel ini mengkaji potensi munculnya kondisi "KPA Heavy", yakni situasi ketika dominasi manajerial KPA berpeluang membayangi keleluasaan pertimbangan profesional PPK dan PPSPM. Pembahasan didekati melalui teori wewenang dan pemisahan pertanggungjawaban menurut Prof. Philipus M. Hadjon serta koridor batas wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p>