Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p>Tahun 2026 menjadi momentum penting penguatan tata kelola pejabat perbendaharaan melalui dua kebijakan yang terbit hampir bersamaan. Kewajiban sertifikasi kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), yang diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019, resmi berlaku penuh sejak 1 Januari 2026. Hampir bersamaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 mempertegas ketentuan bahwa PPK tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun PPSPM, menutup celah yang sebelumnya ada pada Pasal 187 ayat (4). Kedua kebijakan ini saling menguatkan: pemisahan fungsi tidak banyak berarti tanpa personel yang kompeten, begitu pula sebaliknya. Namun implementasinya di lapangan menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari kebutuhan pejabat PPK tersendiri di satker yang sebelumnya merangkap, hingga keterbatasan jumlah pegawai bersertifikat pada periode transisi. Berkedudukan di Kantor Wilayah, pengawalan yang dapat dilakukan bersifat koordinatif dan berbasis pemetaan menyeluruh &#8212; bukan pemantauan transaksi satker per satker yang menjadi ranah KPPN.&#160;</p>