Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sosialisasi Perdirjen 22/PB/2025 tentang Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Bersumber dari APBN
Materi ini membahas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 22/PB/2025 yang mengatur tata cara pencairan, penyaluran, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang bersumber dari APBN. Peraturan ini merupakan pengganti dari Perdirjen Nomor 19/PB/2015 dan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta menyederhanakan proses bisnis pembayaran pensiun.
Secara umum, materi presentasi terdiri atas beberapa pokok bahasan utama:
<ol data-start="819" data-end="4517">
<li data-section-id="136le0n" data-start="819" data-end="1182">Latar Belakang dan Substansi Perubahan Menjelaskan alasan diterbitkannya Perdirjen 22/PB/2025, terutama kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembayaran pensiun, mengikuti perkembangan teknologi informasi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat transparansi pelaporan pembayaran pensiun.</li>
<li data-section-id="6wkcqv" data-start="1184" data-end="1578">Pencairan Dana Belanja Pensiun Membahas mekanisme pencairan dana yang dialokasikan melalui DIPA Bagian Anggaran Transaksi Khusus, jenis tagihan pensiun, dokumen pendukung, proses pengujian oleh pejabat terkait, hingga penerbitan SP2D. Pencairan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan pembayaran pensiun dan memperhatikan jadwal pengajuan tagihan.</li>
<li data-section-id="1kypsjo" data-start="1580" data-end="1939">Pembayaran Pensiun Menjelaskan jenis penerima pensiun, mekanisme pembayaran melalui mitra kerja pembayaran, persyaratan mitra pembayaran, serta tanggung jawab Badan Penyelenggara seperti PT TASPEN dan PT ASABRI. Pembayaran pensiun dilakukan secara langsung ke rekening penerima melalui mitra kerja pembayaran.</li>
<li data-section-id="1h5m782" data-start="1941" data-end="2290">Autentikasi dan Pengelolaan Selisih Uang Pensiun (SUP) Materi menjelaskan kewajiban autentikasi penerima pensiun, penghentian pembayaran bagi penerima yang tidak melakukan autentikasi, penyetoran SUP, proses verifikasi, serta mekanisme pembayaran kembali apabila penerima kemudian dinyatakan berhak.</li>
<li data-section-id="1kpmu0e" data-start="2292" data-end="2704">Penatausahaan Potongan dan Keterlanjuran Bayar Membahas kewajiban Badan Penyelenggara dalam memotong, menyetorkan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan berbagai potongan, seperti PPh Pasal 21, iuran jaminan kesehatan, utang kepada negara/daerah, dan alimentasi. Selain itu, dijelaskan pula mekanisme penanganan kelebihan atau keterlanjuran pembayaran pensiun.</li>
<li data-section-id="bgs4yv" data-start="2706" data-end="3015">Pertanggungjawaban dan Pelaporan Menjelaskan penyampaian Laporan Pembayaran Pensiun (LPP) kepada KPA BUN beserta dokumen pendukungnya, seperti rekapitulasi pajak, SSBP/SSPB, laporan keterlanjuran pembayaran, bukti penerimaan jasa giro, dan rekening koran.</li>
<li data-section-id="1h97trb" data-start="3017" data-end="3460">Perhitungan Selisih Lebih/Kurang dan Utang Piutang Membahas rekonsiliasi antara dana yang dicairkan dengan realisasi pembayaran pensiun, termasuk perhitungan selisih lebih atau kurang, perhitungan utang-piutang, serta perhitungan nilai akumulasi iuran pensiun (AIP). Hasil perhitungan dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar tindak lanjut pencairan atau pengurangan tagihan berikutnya.</li>
<li data-section-id="1wcptur" data-start="3462" data-end="3809">Pengendalian dan Monitoring Evaluasi Menjelaskan pengendalian belanja pensiun melalui monitoring dan evaluasi secara triwulanan. Aspek yang dipantau antara lain ketepatan sasaran pembayaran, penyelesaian keterlanjuran bayar, nilai SUP, kualitas layanan, penyelesaian klaim, dan ketepatan proyeksi.</li>
<li data-section-id="8cl0ur" data-start="3811" data-end="4170">Sistem Informasi Pembayaran Pensiun (SIPP) Presentasi memperkenalkan penggunaan SIPP sebagai sistem yang terhubung dengan sistem Badan Penyelenggara. Sistem ini mendukung pengujian tagihan, pencairan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan data bersama untuk analisis dan kebutuhan kebijakan.</li>
<li data-section-id="1cybneo" data-start="4172" data-end="4517">Ketentuan Peralihan Bagian terakhir membahas masa transisi penerapan Perdirjen 22/PB/2025, termasuk pelaksanaan pengujian tagihan sebelum sistem tersedia sepenuhnya, keberlanjutan mitra kerja pembayaran yang telah ditunjuk, serta penyesuaian sistem informasi dan autentikasi secara bertahap.</li>
</ol>
Dengan demikian, Perdirjen 22/PB/2025 menekankan adanya proses pembayaran pensiun yang lebih terintegrasi, terdokumentasi, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperkuat pengendalian atas penggunaan dana belanja pensiun yang bersumber dari APBN.