Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Karya tulis ini membahas penggunaan mekanisme persetujuan penambahan waktu melalui Surat Menteri Keuangan dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan.
Kajian dilakukan dengan menganalisis aspek kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, konsep atribusi, delegasi, dan mandat, serta perspektif ilmu peraturan perundang-undangan mengenai perbedaan regeling dan beschikking. Selain itu, kajian mempertimbangkan penerapan diskresi dalam menghadapi kondisi yang bersifat kasuistis dan mendesak, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara.
Kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif mengenai penggunaan mekanisme persetujuan melalui Surat Menteri Keuangan sebagai alternatif penanganan permasalahan spesifik dalam pelaksanaan anggaran, tanpa harus melakukan perubahan terhadap ketentuan PMK secara berulang, serta tetap memperhatikan tata kelola dan batas waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Kajian Penggunaan Mekanisme Persetujuan Penambahan waktu Melalui Surat Menteri Keuangan Dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025