Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat merupakan jenis retribusi baru pada Retribusi Perizinan Tertentu dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini merupakan penggantian dari Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Retribusi pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi ini dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan dimuat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>