Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Policy Brief ini membahas lemahnya penegakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada proyek APBN di Kabupaten Maluku Tenggara. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai proyek infrastruktur yang menggunakan material lokal seperti pasir, kerikil, dan batuan belum memberi kontribusi pajak daerah yang memadai. Kondisi ini dipicu oleh celah hukum dalam rencana anggaran proyek, yang hanya memuat pajak pusat tanpa alokasi khusus bagi pajak daerah. Akibatnya, vendor kerap menganggap kewajiban perpajakan telah selesai setelah membayar PPN dan PPh. Kami juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, BPJN, dan pihak terkait, sehingga pengawasan pengambilan material tidak optimal. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan sinergi antarlembaga agar penerimaan daerah meningkat dan kemandirian fiskal dapat terwujud.</p>