Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan&nbsp; fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD ke depan akan lebih&nbsp; mengedepankan aspek kinerja, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.
Salah satu perubahan mendasar terkait dengan Kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), &nbsp;adalah Reformulasi Pengalokasian dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang lebih fokus pada penugasan untuk mencapai prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya, sedangkan DAK Reguler dilebur dalam formulasi DAU agar dapat mem-boosting pencapaian pembangunan di daerah.
Oleh karena itu, sejak tahun 2023 dan seterusnya, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan publik antar-Daerah.
Dalam UU HKPD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaknai sebagai bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; mencapai prioritas nasional;
b.&nbsp;&nbsp; mempercepat pembangunan Daerah;
c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; mengurangi kesenjangan layanan publik;
d.&nbsp;&nbsp; mendorong pertumbuhan perekonomian &nbsp;Daerah; dan/atau
e.&nbsp; &nbsp;mendukung operasionalisasi layanan publik.