Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Pemerintah Indonesia telah melakukan pernyempurnaan pengaturan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU HKPD tersebut, terdapat pengaturan baru mengenai Dana Abadi Daerah. Dana Abadi Daerah merupakan dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaan nya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok. Adapun tujuan pembentukan dari Dana Abadi Daerah adalah agar pemerintah daerah berkesempatan untuk mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi sekaligus dapat memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah nya. Implementasi Dana Abadi Daerah dinilai sangat penting bagi pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang tinggi dan sangat tinggi karena skema Dana Abadi Daerah memberikan opsi kebermanfaatan lintas generasi dengan manfaat yang lebih luas bagi daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan kualitas pelayanan publik yang relatif baik.</p>