Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Reformasi kebijakan desentralisasi fiskal menjadi pilar penting dalam mendorong kemandirian daerah di tengah dinamika perekonomian global dan domestik yang semakin kompleks. Ketidakpastian global akibat tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta risiko volatilitas sektor keuangan menuntut kebijakan fiskal yang semakin antisipatif, responsif, dan berkelanjutan. Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang relatif stabil, dengan pertumbuhan yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sektor manufaktur, serta perbaikan kinerja di berbagai wilayah. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, telah terjadi peningkatan kemandirian fiskal daerah, perbaikan kualitas layanan publik, dan penurunan ketimpangan antarwilayah, meskipun tantangan masih cukup besar. Ke depan, penguatan desentralisasi fiskal diarahkan pada peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta pemanfaatan pembiayaan inovatif yang prudent. Melalui implementasi UU HKPD, transfer berbasis kinerja, harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta sinergi pendanaan, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipercepat secara inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.</p>