Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Kebijakan penilaian kesesuaian rancangan KUA PPAS dengan KEM PPKF Regional dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 101 Tahun 2024. Kebijakan penilaian ante pada tahap perencanaan anggaran, dan berorientasi pada substansi kebijakan, bukan sekadar kepatuhan administratif. Penilaian dilakukan berbasis elektronik menggunakan platform Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional. Proses penilaian KUA PPAS dengan KEM-PPKF Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPK berkoordinasi dengan Kemendagri, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kanwil DJPB. Hasil penilaian disampaikan kembali kepada Pemda, dan menjadi dasar penyempurnaan Rancangan KUA-PPAS yang masih dibahas dengan DPRD; atau penyusunan RKA-SKPD, jika KUA-PPAS telah disepakati.</p>