Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>DIY memiliki ketergantungan atas dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat dan hal tersebut dibuktikan dengan data kategori Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) pada tahun 2024 dalam kategori rendah. Juga terjadi kesenjangan rata-rata KFD pada kabupaten/kota di DIY dengan Kota Yogyakarta memilki RKFD dengan kategori sangat tinggi dan Kabupaten Gunungkidul pada kategori sangat rendah. Kapasitas fiskal yang rendah rentan dengan terjadinya financial distress. Penelitian ini dilakuan untuk menganalisisi kondisi kapasitas fiskal daerah dalam menghadapi potensi financial distress dengan menggunakan simulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 20 persen, Penurunan TKD 20 persen, dan peningkatan PAD 10 persen bersamaan dengan penurunan TKD 10 persen. Selain itu dilakukan simulasi Monte Carlo untuk mengetahui tingkat kenaikan PAD yang dibutuhkan agar setiap Pemerintah Daerah memiliki kategori RKFD setingkat lebih tinggi dan potensi penurunan TKD berdasarkan kategori RKFD setingkat lebih tinggi tersebut. Hasil&#160;&#160; penelitian menyimpulkan bahwa peningkatan PAD sebesar 20 persen tidak dapat menghilangkan potensi financial distress pada Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo. Penurunan TKD sebesar 20 persen semakin meningkatkan potensi financial distress pada seluruh Pemerintah Daerah lingkup DIY dan peningkatan PAD bersamaan dengan penurunan TKD 10 persen cenderung menurunkan angka RKFD namun tidak berpengaruh terhadap potensi financial distress Pemerintah Daerah lingkup DIY dimana Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman tidak memiliki potensi financial distress sedangkan Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo berpotensi mengalami financial distress. Untuk mencapai kategori RKFD setingkat lebih tinggi, setiap Pemerintah Daerah di DIY memerlukan kenaikan PAD dengan persentase yang bervariasi berkisar 7% hingga 32% dan potensi penurunan TKD maksimal yang memungkinkan untuk setiap Pemerintah Daerah dengan tetap menjaga kategori RKFD setingkat lebih tinggi tersebut tidak terlalu signifikan yaitu kurang dari 0,01% untuk semua Pemerintah Daerah</p>