Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Deskripsi singkat: PMK Nomor 75 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan atas PMK Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur tata cara pembayaran proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN, khususnya untuk belanja Kementerian/Lembaga. Peraturan ini hadir sebagai penyesuaian terhadap perubahan dasar hukum sekaligus untuk menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis pembayaran proyek SBSN. Materi ini membahas mekanisme pembayaran melalui Pembiayaan Pendahuluan dan Rekening Khusus (Reksus) SBSN, peran Kementerian/Lembaga, KPPN, perbankan, serta pengelola Reksus SBSN, termasuk pengaturan penghentian pembayaran, penyelesaian sisa pekerjaan dan kewajiban pembayaran, serta akuntansi dan pelaporan. Tujuan PMK Nomor 75 Tahun 2025 bertujuan untuk sebagai dasar hukum tata cara pembayaran Proyek SBSN dalam rangka belanja Kementerian/Lembaga yang dibiayai dengan penerbitan SBSN sehingga perlu diketahui oleh seluruh stakeholders yang terlibat didalamnya 
Kesimpulan dan Rekomendasi
Pembelajaran mengenai PMK Nomor 75 Tahun 2025 memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tata cara pembayaran proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN, termasuk mekanisme Pembiayaan Pendahuluan dan Rekening Khusus (Reksus) SBSN, serta peran masing-masing pihak dalam pelaksanaannya. Implementasi ketentuan tersebut perlu didukung dengan pemahaman yang seragam, ketelitian dalam penyusunan dan pengujian Rencana Penarikan Dana (RPD) SBSN, serta koordinasi yang efektif antara Kementerian/Lembaga, KPPN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan perbankan.&#160;
Dampak dan Manfaat yang Diharapkan
Dengan pemahaman dan penerapan PMK Nomor 75 Tahun 2025 secara konsisten diharapkan proses pembayaran proyek SBSN yang lebih sederhana, efisien, transparan, dan akuntabel. Perubahan mekanisme pengisian Reksus dari bulanan menjadi triwulanan, pengujian kesesuaian RPD oleh KPPN, pemanfaatan sistem informasi, serta pengaturan pengembalian sisa dana diharapkan dapat mendukung optimalisasi pengelolaan kas dan memitigasi risiko cash mismatch. Pada akhirnya, pemahaman yang baik terhadap ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan mendukung penyelesaian proyek SBSN secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memberikan pemahaman kepada peserta KLC terkait tata cara pembayaran proyek yang dibiayai melalui penerbitan SBSN meliputi mekanisme pembayaran melalui Pembiayaan Pendahuluan dan Rekening Khusus (Reksus) SBSN, peran Kementerian/Lembaga, KPPN, perbankan, serta pengelola Reksus SBSN, termasuk pengaturan penghentian pembayaran, penyelesaian sisa pekerjaan dan kewajiban pembayaran, serta akuntansi dan pelaporan.