Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<div class="bg-light-primary py-4 ms-n2">
<div class="row g-4 g-xl-9 ms-2">
<div class="col-lg-9">Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Aturan ini memuat penyesuaian penting agar pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara lebih fleksibel, tertib, serta tepat sasaran.</div>
</div>
</div>
<p>Adapun Poin Penting Perubahan Aturan tersebut, antara lain:</p>
<p>1.&#160; Dalam hal KPA berhalangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian Kepala Satker secara otomatis sebagai KPA.</p>
<p>2. Jabatan PPK tidak boleh dirangkap oleh KPA dan PPSPM.</p>
<p>3. UP dapat digunakan untuk jenis belanja bantuan sosial, digunakan untuk pencairan dana belanja bantuan sosial kepada setiap penyedia barang dan/atau jasa.</p>
<p>4. Pembayaran UP kepada setiap penerima pembayaran paling besar maksimal Rp. 50.000.000,00.</p>