Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Ketika Transfer ke Daerah (TKD) menurun, apakah persoalan daerah benar-benar kekurangan kas? Hubungan fiskal pusat dan daerah di Indonesia diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui kombinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan TKD. Pada periode 2025 sampai dengan 2026, kebijakan efisiensi belanja pemerintah pusat menekan ruang fiskal daerah sehingga daerah didorong memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD dan eksplorasi pembiayaan alternatif. Namun, tekanan tersebut tidak selalu mencerminkan keterbatasan likuiditas, karena sejumlah daerah masih memiliki saldo kas yang relatif besar dibandingkan kapasitas belanjanya. Persoalan fiskal daerah dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana (funding problem), tetapi juga dengan kemampuan daerah memastikan kas tersedia pada saat dibutuhkan dan segera dikonversi menjadi belanja produktif (cash management problem).
Fenomena kas daerah yang relatif besar juga telah menjadi perhatian dalam literatur pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Akumulasi kas pasif di perbankan ini memicu kebocoran fiskal (fiscal leakage) dan menciptakan lost opportunity cost yang menghambat efek pengganda (fiscal multiplier effect), sehingga memperlambat laju perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi lokal (Sakanko et al., 2022; Brilliyanti, 2025). Kegagalan pemerintah daerah dalam mentransformasikan anggaran menjadi stimulus ekonomi secara tepat waktu turut menciptakan inefisiensi teknis dan tata kelola anggaran (Afonso &amp; Fernandes, 2006). Dampak dari hambatan fiskal ini secara beruntun merambat langsung pada penurunan kapasitas operasional pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik yang esensial, yang berujung pada kegagalan penyediaan layanan publik (public service delivery failure) (Setiawan et al., 2022). Ketidakmampuan mengonversi anggaran menjadi layanan publik tepat waktu dan memadai, pada akhirnya membebankan biaya sosial yang tinggi bagi masyarakat dengan menghambat peningkatan kualitas hidup dan mendorong penurunan kesejahteraan publik secara menyeluruh (Afonso &amp; Fernandes, 2006; Setiawan et al., 2022; Sakanko et al., 2022).
Putra dan Shauki (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan kas berlebih pada pemerintah daerah berkaitan dengan keputusan daerah untuk tidak segera menggunakan kas yang telah diterima. Abdullah dan Muthia (2017) menemukan bahwa serapan anggaran berhubungan negatif dengan saldo kas akhir tahun pada kabupaten/kota di Aceh. Studi yang lebih baru di Jawa Barat juga menunjukkan bahwa cash holdings yang lebih tinggi berkaitan dengan efektivitas belanja yang lebih rendah (Randos &amp; Suciyati, 2026).
Dalam literatur government cash management, pengelolaan kas dipahami sebagai proses memantau, memperkirakan, dan mengelola arus serta saldo kas agar kewajiban pembayaran dapat dipenuhi tepat waktu, dengan cash flow forecasting dan cash/liquidity planning untuk mengantisipasi kekurangan maupun kelebihan kas (OECD, 2025). OECD membedakan cash balance (kas yang tersedia segera untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban), cash buffer (target saldo minimum), dan liquidity buffer (target likuiditas yang dapat mencakup aset selain kas), serta menekankan bahwa kebutuhan dan tingkat kas yang optimal bergantung pada karakteristik dan risiko masing-masing pemerintah (OECD, 2025). Dalam konteks pemerintah daerah, saldo kas di RKUD diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional, kewajiban kontraktual dan finansial, serta menjaga likuiditas. Karena itu, saldo kas yang besar tidak serta-merta menunjukkan idle cash. Persoalan muncul ketika saldo kas tidak lagi selaras dengan kebutuhan dan jadwal pembayaran, sehingga dana tertahan lebih lama dari yang diperluka.
Di Indonesia, fondasi perencanaan kas daerah sebenarnya sudah tersedia. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur bahwa anggaran kas pemerintah daerah disusun berdasarkan perkiraan penerimaan dan rencana pengeluaran setiap bulan, dengan arus kas keluar dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dan mekanisme pembayarannya. Kepala SKPD menyusun anggaran kas berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Sedangkan Kuasa BUD memverifikasinya, antara lain melalui sinkronisasi perkiraan penerimaan serta jadwal pelaksanaan dan rencana penarikan dana. Anggaran kas yang disahkan menjadi dasar penyusunan SPD (Menteri Dalam Negeri, 2020).
Dengan demikian, agenda kebijakan bukan membangun mekanisme cash planning dari nol, melainkan meningkatkan kualitas anggaran kas yang telah diatur serta menghubungkannya dengan informasi penyaluran TKD. Enam kajian Joint Research Kanwil DJPb memberikan gambaran mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan kas daerah, mulai dari timing penyaluran TKD, cash planning, kesiapan pengadaan, dan pelaksanaan APBD hingga outcome ekonomi dan resiliensi fiskal daerah.
Ketika TKD menurun, apakah daerah benar-benar menghadapi kekurangan kas? Enam kajian Joint Research menunjukkan bahwa tantangannya tidak hanya terletak pada besarnya dana yang tersedia di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Yang lebih penting adalah apakah kas tersedia sesuai dengan kebutuhan daerah.
Penyesuaian TKD perlu diikuti dengan penguatan pengelolaan kas daerah. Pengelolaan tersebut perlu menghubungkan penerimaan dana, perencanaan kas, dan kesiapan pelaksanaan belanja. Dengan demikian, dana yang bersumber dari TKD maupun PAD dapat digunakan tepat waktu untuk mendukung belanja yang berkualitas serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan pelayanan publik di daerah.