Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kartu Kredit Pemerintah merupakan instrumen pembayaran non tunai dengan menggunakan Uang Persediaan. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah perlu didorong dan dioptimalkan dengan sinergi yang harmonis antara 4 (empat) pihak yaitu: Satker sebagai end user; KPPN sebagai Financial Advisory dan Kuasa BUN; Perbankan sebagai penerbit Kartu Kredit Pemerintah dan penyedia fasilitas pembayaran; serta Penyedia Barang atau Jasa sebagai pihak yang menerima pembayaran. Sinergi yang harmonis tersebut diperlukan dalam rangka pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah yang aman, modern, akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola keuangan negara. Terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang harus dihadapi, namun manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan tantangan dan hambatan. Dengan evaluasi kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah akan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam membantu pembiayaan belanja negara melalui Uang Persediaan.