Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

<p>Kenapa sih ada anggaran untuk daerah?</p>
<p>Indonesia menganut prinsip desentralisasi fiskal atau otonomi daerah, di mana konsekuensi dari adanya otonomi daerah adalah adanya pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hanya ada 6 urusan absolut yang dipegang oleh pemerintah pusat, yakni urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, fiskal, agama, dan yudisial. Selain keenam hal tersebut, seperti misalnya pendidikan dan kesehatan, merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, untuk menjalankan urusan bersama tersebut pemerintah daerah tentunya membutuhkan dana sehingga pemerintah pusat mentransfer sejumlah dana kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan tersebut, yang disebut Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Jenis TKDD tersebut antara lain berupa dana perimbangan yang terdiri dari dana transfer umum (DAU dan DBH) &nbsp;dan dana transfer khusus (DAK Fisik dan DAK Nonfisik). Selain dana perimbangan ada juga dana insetif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan Yogyakarta, dan dana desa. Adapun sumber dari dana-dana tersebut adalah pendapatan negara yang locusnya ada di semua daerah, seperti pajak dan sumber daya alam</p>