Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Seiring dengan perkambangan waktu dan kinerja, Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan kebijakan untuk memperkuat peran KPPN sebagai Financial Advisor (FA) melalui Keputusan Nomor KEP-32/PB/2024 guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Keputusan ini sekaligus memberikan petunjuk teknis pelaksanaan advisory pengelolaan keuangan pusat (pelaksanaan anggaran pada belanja pemerintah pusat) dan pengelolaan keuangan daerah antara lain pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan APBD, dan sinkronisasi APBN dan APBD yang meliputi pelaksanaan standarisasi anggaran pusat dan daerah, layanan pengguna, dan pelaksanaan monitoring.&nbsp;
Keputusan Dirjen Perbendaharaan ini mengatur Peran KPPN dalam 3 hal yakni Central Government Advisory (CGA), Local Government Advisory (LGA) dan Special Mission (SM).