Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

LESSON LEARNED KCOC SIAK SERI XV 2024: Pengaruh UU HKPD terhadap Tingkat Penerimaan PAD di Daerah 
7 Maret 2024 
oleh BDK Pekanbaru
&#160;
Diskusi 1
Wahyu Prihantoro
Pembicara membahas strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menarik karena membutuhkan kreativitas dalam mencari tambahan PAD melalui investasi atau bentuk lainnya. Pemerintah pusat dan daerah memprioritaskan anggaran untuk program kesejahteraan masyarakat, sebagian besar anggaran surplus yang ada di daerah berasal dari BUMD yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan dasar seperti perbankan dan PDAM. Namun, tantangan muncul ketika anggaran daerah habis untuk program yang langsung berdampak pada masyarakat, mengharuskan daerah untuk mencari solusi kreatif untuk meningkatkan PAD, terutama saat UU HKPD diterapkan. Bagaimana cara daerah dapat mengatasi tantangan ini sambil mengurangi ketergantungan pada dana desentralisasi?
Muhammad Ramli
Hal ini benar-benar menantang, mengingat adanya batasan-batasan tersebut. Semangat di balik UU HKPD adalah untuk mendorong inovasi dan kreativitas sehingga ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat semakin berkurang.
Saat ini fokusnya adalah kapan akan dimulai? Dengan momentum UU HKPD ini, diperlukan terobosan. Langkah awal adalah dengan melakukan evaluasi terhadap&#160; core business yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk mengidentifikasi potensi. Tidak selalu harus memulai dengan investasi modal besar, pemerintah daerah dapat mulai dengan menjalin kemitraan strategis atau kerja sama terlebih dahulu, misalnya dengan BUMN, BUMD, atau pemerintah daerah lain, yang diizinkan dalam UU HKPD.
Sekilas memang ada budget constrain, dengan keterbatasan anggaran akan sulit untuk melakukan investasi. Namun, jika dilihat dari perspektif core business di daerah, mungkin ada keunggulan kompetitif yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendapatkan margin atau value yang lebih tinggi, seperti yang terjadi di Provinsi Riau.
Momentum UU HKPD harus terus berlanjut. Evaluasi core business bisa menjadi titik awal, dengan penyertaan modal yang tidak harus besar, bisa dimulai dengan jumlah yang lebih kecil. Kajian yang matang diperlukan untuk menguji implementasi dan risiko. Inovasi diperlukan untuk menciptakan aliran kas berkelanjutan sesuai dengan substansi UU HKPD. Dengan strategi yang tepat, BUMD dapat dioptimalkan untuk mendukung keuangan daerah melalui dividen atau bagian dari keuntungan
Acep Hadinata
Konsep yang diajukan sebelumnya mengindikasikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dianggap sebagai kekayaan yang terpisah dari daerah, juga dapat berperan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika anggaran terbatas, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memberikan modal non-tunai, seperti Barang Milik Daerah (BMD), kepada BUMD, meskipun praktik ini masih jarang dilakukan di beberapa daerah. Di tingkat nasional, beberapa Barang Milik Negara (BMN) telah digunakan sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ada kasus di masa lalu di mana BUMN dengan ekuitas negatif masih bisa beroperasi, namun kesulitan dalam mendapatkan kontrak proyek. Untuk mengatasi hal ini, negara memberikan penyertaan modal berupa BMN, yang membantu meningkatkan ekuitas BUMN tersebut menjadi positif.
Sebagai bagian dari manajemen risiko, penting bagi BUMD untuk tetap fokus pada core business mereka. Contohnya adalah BUMN di sektor konstruksi bangunan di sekitar perairan, yang mengalami kesulitan karena mengerjakan proyek di luar keahliannya, sehingga sistem peringatan dini diperlukan untuk menghindari risiko ekuitas negatif dan kesulitan mendapatkan proyek di masa depan.
&#160;
Diskusi 2
Bagaimana langkah terbaik untuk mendorong Pemda agar mau melakukan pinjaman daerah/penyertaan modal ke BUMN/BUMD? Mengingat masih banyak Pemda yang takut melakukan pinjaman?
Langkah awal adalah memastikan kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari risiko hukum. Assessment terhadap regulasi, termasuk Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, diperlukan untuk membantu pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan risiko hukum. Selanjutnya, identifikasi langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan, terutama dalam sektor publik seperti Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta dalam penyertaan modal, yang mana sangat diatur. Saat melakukan tindakan korporasi, semua regulasi dan risiko hukum harus diperhatikan dan dikelola dengan baik. Setelah melakukan assessment regulasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi cost benefit dan melakukan studi kelayakan. Kemudian, lakukan perencanaan bisnis dengan menunjuk direksi yang profesional untuk mengelola perusahaan secara optimal, menciptakan nilai&#160; tambah, &#160;laba, &#160;dan &#160;lainnya, dengan &#160;tujuan &#160;akhirnya &#160;adalah &#160;memperkuat dividen.
&#160;
Diskusi 3
Bagaimana kita dapat mengubah pola pikir Pemerintah Daerah (Pemda) agar mau memperluas core business mereka? Sebagian besar Pemda cenderung untuk menyimpan dana transfer (DAU) di rekening daerah untuk jangka waktu yang cukup lama.
Tantangannya adalah banyaknya dana yang masih disimpan di bank oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Bagi Pemda yang memiliki surplus dan sumber daya, langkah untuk meningkatkan aset seperti membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau penyertaan modal perlu dilakukan setelah melakukan evaluasi. Kemungkinan, pola pikir ini muncul karena kekhawatiran akan risiko legal, risiko kerugian negara, dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi. Namun, dengan penguasaan terhadap regulasi dan pengetahuan mengenai mitigasi risiko, menyimpan dana menjadi kurang menguntungkan dibandingkan dengan tindakan investasi yang lebih proaktif.
&#160;
Diskusi 4
Mengenai kontroversi pajak hiburan, dengan tarif yang begitu tinggi yang bervariasi antara 40-75%, apakah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam UU HKPD tidak memperhitungkan keadilan bagi para wajib pajak?
Pajak sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda). Sebaiknya, prioritas diberikan pada kesejahteraan, kepuasan hidup, dan kebahagiaan masyarakat terlebih dahulu.
&#160;
Diskusi 5
Bagaimana &#160;caranya untuk mengurangi &#160;risiko &#160;ketidakmampuan&#160; Badan &#160;Usaha&#160; Milik &#160;Daerah (BUMD) mencapai laba yang diharapkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)? Hal ini penting mengingat bahwa di beberapa Pemerintah Daerah (Pemda), BUMD seringkali mengalami tantangan dalam manajemen dan pengelolaan keuangan.
Saat membahas BUMD, hingga kini, salah satu kekurangannya terletak pada pelaksanaan manajemen risiko. Biasanya, manajemen risiko terhubung dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) atau tata kelola manajemen risiko sesuai kepatuhan. Ini adalah area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Jika BUMD mengalami kerugian, hal tersebut perlu dievaluasi secara teknis melalui analisis akuntansi, termasuk laporan laba rugi dan neraca keuangan. Penting untuk mengetahui apakah biaya yang dikeluarkan melebihi pendapatan yang diperoleh, serta mengidentifikasi sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan dan&#160; biaya yang dapat dikurangi. Untuk mengubah&#160; situasi kerugian&#160; menjadi laba, evaluasi terhadap bisnis inti BUMD, keunggulan komparatifnya, dan strategi penjualan perlu dilakukan. Selanjutnya, kondisi keuangan (pendapatan dan biaya) dapat dievaluasi. Diperlukan assessment menyeluruh baik dari segi keuangan maupun non-keuangan.
&#160;
Diksusi 6
Dalam hal BUMD, kita harus berhati-hati agar tidak crowding out the market (menggeser pasar). Pemerintah berperan sebagai regulator dan juga mengenakan pajak, namun tidak boleh menghambat keberlangsungan sektor swasta.
Tentunya ada risiko efek penggusuran (crowding out effect) yang dapat mempengaruhi pasar, terutama dalam hal investasi. Setelah melakukan investasi, biasanya diperlukan pendanaan atau pinjaman, yang dapat memunculkan persaingan dalam mencari investor dengan suku bunga yang kompetitif. Namun, perlu dilakukan assessment dengan hati-hati dalam konteks ini. Investasi BUMD relatif kecil dan pasar masih responsif, sehingga belum terjadi gangguan yang signifikan akibat crowding out effect. Dengan kewaspadaan dan assessment yang tepat, tidak ada masalah dengan pengenaan pajak. Perbandingan dengan sektor swasta menunjukkan bahwa BUMD mungkin belum begitu berdampak pada crowding out effect, meskipun mungkin terjadi pada BUMN. Namun, risiko ini masih dapat dikendalikan selama aksi korporasi dilakukan sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan bisnis inti yang dimiliki.
&#160;
Diskusi 7
Dapatkah outcome dari penyertaan/kerja sama investasi dapat diasuransikan untuk merendahkan risikonya?
Setiap bisnis, aksi korporasi, atau kegiatan memiliki risiko, tak peduli seberapa kecil entitasnya, baik itu &#160;Pemerintah &#160;Pusat, &#160;kementerian, Pemerintah &#160;Daerah&#160; (Pemda), Badan &#160;Usaha&#160; Milik Daerah (BUMD), kampus, atau yang lainnya, jika memiliki tujuan, maka akan memiliki risiko (inherent risk). Risiko yang melekat pada tujuan, harus dikelola dengan baik. Strategi mitigasi yang umum adalah dengan asuransi, yang mengalihkan risiko dari pemilik ke pihak lain. Asuransi sering kali melibatkan aset dan surat utang, dan dapat mencakup kehilangan aset dan obligasi. Umumnya, asuransi bersifat terukur dan memiliki bentuk fisik yang jelas.
&#160;
Diskusi 8
Bagaimana mengurangi risiko legal and compliance saat menghadapi pekerjaan yang bersifat penugasan (mewujudkan visi misi pimpinan)?
Dalam aktivitas pemerintahan/BUMD/BUMN, assignment risk merupakan hal yang sering dihadapi, terutama karena adanya batasan waktu yang ketat. Untuk mengurangi risiko tersebut, prinsip internal control penting diterapkan, sesuai dengan berbagai regulasi yang ada. Kepatuhan (compliance) menjadi kunci utama dalam mengurangi&#160; legal and compliance risk. Meskipun terkadang ada tekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, penting untuk tetap menjaga Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan melakukan studi kelayakan jika diperlukan. Dengan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat, terdapat tingkat risiko yang dapat diterima (risk appetite), selama tidak mengganggu pencapaian tujuan selama risiko masih dalam kategori very low atau low.
&#160;
Diskusi 9
UU &#160;HKPD &#160;mengamanatkan &#160;pembentukan &#160;Dana Abadi &#160;Daerah &#160;bagi&#160; daerah &#160;yang &#160;memiliki kapasitas fiskal yang tinggi. Apakah ada perbedaan dalam pengelolaannya jika dibandingkan dengan investasi pada BUMD?
Hal tersebut merupakan pilihan instrumen investasi yang dapat diambil, selama tetap mematuhi regulasi dan menghindari risiko tinggi, terutama risiko hukum. Untuk setiap pilihan investasi, perlu dipertimbangkan manfaat yang akan diperoleh. Biasanya, investasi entitas publik terbatas pada deposito dan Surat Utang Negara (SUN), yang memiliki risiko rendah. Investasi ini memberikan return yang sudah diketahui sejak awal, sesuai dengan risikonya.
Investasi dalam penyertaan modal pada BUMD, menurut pendapat saya, memiliki manfaat yang lebih besar. Selain dapat menyerap tenaga kerja, juga memiliki multiplier effect. Sesuai dengan UU HKPD, BUMD didorong untuk bekerja sama dengan BUMD lain, BUMN, atau Pemda lainnya, yang &#160;dapat meningkatkan transaksi ekonomi dan berdampak pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, jika kinerja BUMD baik, Pemda dapat menerima laba, dividen, CSR, dan lain sebagainya.
&#160;
Diskusi 10
Dalam konteks mitigasi risiko, apakah lebih bermanfaat bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyuntikkan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau mengalokasikan dana ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)?
Pilihan investasi yang diambil oleh entitas publik pada dasarnya berkaitan dengan kesejahteraan sosial/masyarakat, dengan cara yang fleksibel selama dapat mengurangi risiko hukum. BLUD berfokus pada pelayanan. Di BUMD, terdapat fleksibilitas untuk kerja sama, memberikan dampak pengganda, menyerap tenaga kerja, serta membayar pajak dan retribusi. Secara pribadi, saya lebih memilih untuk berinvestasi di BUMD. Terima Kasih