Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pemutihan Pajak Daerah, antara Kepatuhan dan Keadilan &#8226; &#160; &#160;Sesuai ketentuan dalam UU HKPD dan PP KUPDRD, Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas perpajakan daerah kepada wajib pajaknya. Secara umum, banyak masyarakat yang mengenalnya dengan &#8220;pemutihan&#8221;. &#8226; &#160; &#160;Beberapa jenis fasilitas perpajakan daerah yang diatur dalam UU HKPD dan PP KUPDRD yaitu keringanan, pengurangan, pembebasan, hingga penghapusan. &#8226; &#160; &#160;Pemerintah Daerah perlu merencanakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan daerah secara matang dan memadai. Mengingat, pada satu sisi kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan daerah dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan pada jangka pendek, namun di sisi lain Pemerintah Daerah akan kehilangan potensi penerimaan tahun lampau. &#8226; &#160; &#160;Dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan daerah, Pemerintah Daerah harus tetap mengedepankan aspek keadilan perpajakan serta menyiapkan strategi lanjutan untuk mencegah terjadinya ketergantungan pada kebijakan serupa dikemudian hari, sehingga kebijakan ini mampu memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.