Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Peraturan Manteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nommor 22/PRT/M/2018 pasal 24 ayat (5) mengatur tentang pembayaran biaya pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Pembayaran biaya pengawasan konstruksi dilakukan paling banyak 90% dalam tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) dan sebesar 10% dalam tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (Final Hand Over).
Tahap pemeliharaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima akhir dapat melampaui tahun anggaran berjalan. Pembayaran konstruksi fisik dapat dilakukan sebesar 100% pada akhir tahun anggaran walaupun belum selesai melaksanakan tahap pemeliharaan dengan melampirkan jaminan pemeliharaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017. Namun demikian hal ini tidak bisa diterapkan untuk pembayaran pengawasan pekerjaan konstruksi dalam tahap pemeliharaan yang melampaui tahun anggaran berjalan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut belum dilakukan perubahan untuk mengakomodasi pembayaran pengawasan konstruksi dengan jaminan pemeliharaan.
Pada sisi yang lain satuan kerja wajib untuk membayar tagihan atas pekerjaan tersebut. Tentu harus ada solusi atas permasalahan pembayaran tersebut. Beberapa solusi dapat ditempuh dengan menggunakan peraturan terkait pelaksanaan anggaran yang sudah ada yaitu menggunakan kontrak tahun jamak atau dibebankan pada tahun anggaran berikutnya. Solusi lainnya adalah melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017.