Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja diwajibkan melakukan peninjauan ulang terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, termasuk perjalanan dinas. Efisiensi ini tentu berdampak langsung pada kebijakan pembatalan perjalanan dinas yang telah direncanakan. Lalu, bagaimana jika biaya perjalanan dinas sudah dipesan namun kemudian dibatalkan karena efisiensi? Apakah tetap dapat dibayarkan? Mari kita bahas bersama melalui studi kasus berikut :&#160; Pada tanggal 20 Januari 2025, Kepala Balai Pelatihan Cipta Mandiri, menerbitkan Surat Tugas kepada Drs. Andi Prasetyo, M.Si. (Pejabat Eselon III) untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Program Prioritas 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada tanggal 3&#8211;4 Februari 2025. Surat Tugas tersebut berlaku untuk tanggal 2&#8211;4 Februari 2025, dengan keberangkatan dari Bandung ke Jakarta</p>