Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Dalam video ini dijelaskan mengenai efisiensi belanja negara mulai dari pengertian efisiensi belanja negara berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2025. Instruksi ini dikeluarkan pada tanggal 22 Januari 2025 dan ditujukan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan para Kepala Lembaga Pemerintah non-Kementerian, serta para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Instruksi ini diterbitkan dalam rangka mengurangi belanja yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Negara. berikutnya juga dijelaskan mengenai ruang lingkup pengaturannya meliputi efisiensi belanja negara di dalam APBNdan APBD tahun Anggaran 2025. adapun tujuannya adalah supaya dana yang ada dalam Anggaran itu bisa digunakan secara maksimal dan memperoleh hasil yang lebih baik. Terdapat empat poin penting dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 tersebut yaitu; pertama efisiensi belanja. Instruksi ini mengarahkan agar Kementerian Lembaga melakukan efisiensi belanja termasuk mengurangi belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan honorarium tim. berikutnya fokus pada kinerja. Instruksi ini menekankan agar Anggaran lebih berhubungan pada target kinerja pelayanan publik sehingga diharapkan lebih banyak digunakan dalam rangka meningkatkan layanan kepala publik. Poin ketiga adalah efisiensi transfer ke daerah. kemudian dijelaskan juga bahwa Inpres nomor 1 tahun 2025 ini juga menjadi momentum untuk melahirkan inovasi dalam pelayanan publik. Dengan mengurangi belanja yang tidak produktif diharapkan anggaran dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. terakhir dijelaskan contoh-contoh untuk efisiensi belanja negara pada Kementerian Lembaga selain efisiensi juga dalam rangka meningkatkan alokasi dana yang lebih efektif.</p>