Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), belanja daerah memegang peranan penting. Hal ini terlihat dari 2 (dua) pilar UU HKPD yang menitikberatkan pada belanja daerah, yakni peningkatan kualitas belanja daerah dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Saat ini, kondisi yang mayoritas terjadi di berbagai daerah yakni masih rendahnya kualitas belanja di daerah. Hal ini terlihat dari realisasi belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin, sedangkan realisasi untuk belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik masih relatif kecil. Kondisi tersebut mengakibatkan pencapaian outcome pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi tidak optimal. Di sisi lain, belanja daerah seringkali tidak selaras dengan belanja pusat, sehingga output dan/atau outcome tidak memberikan dampak perbaikan yang signifikan bagi masyarakat, serta tidak terkoneksinya antara prioritas nasional dengan arah kebijakan fiskal nasional.