Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p>Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan peraturan perundangan turunannya.&#160; Berkenaan dengan undang-undang tersebut, sebagian pihak mempertanyakan adanya ketidakselarasan dalam penggunaan pilihan kata "Pemerintah Pusat" dan "Pemerintahan Daerah". Dari sudah pandang bahasa Indonesia, penggunaan keduanya dianggap tidak memenuhi kaidah paralelisme. Video ini akan membahas hal tersebut dari sudut pandang undang-undang sebagai pelaksanaan konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.&#160; Undang-Undang dibuat dan diberlakukan sebagai tindak lanjut atau pelaksanaan konstitusi. Untuk itu, setiap undang-undang akan merujuk pasal dan ayat dalam konstitusi. Hal ini akan terlihat dari konsideran yang disebutkan dalam undang-undang.&#160; Demikian juga halnya dengan Undang-Undang HKPD yang merujuk pada Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Ayat dalam konstitusi tersebut menggunakan pilihan kata &#160;"Pemerintah Pusat" dan "Pemerintahan Daerah". Dengan demikian, undang-undang yang menjadi pelaksanaan dari ayat tersebut juga harus menggunakan pilihan kata yang sama sehingga pemberlakukan undang-undang HKPD bersifat konstitusional, tidak menyimpang dari konstitusi yang berlaku. Sebagai produk hukum, Undang-Undang HKPD harus mengutamakan legalitas dan kesesuaiannya dengan konstitusi meskipun sementara pihak menganggapnya kurang memenuhi kaidah paralelisme dalam bahasa Indonesia.&#160;</p>