Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Penyusunan kebijakan pendapatan daerah dalam KUA dimulai dengan memahami potensi pendapatan dan mengidentifikasi gap antara potensi dan realisasi. Data mengenai potensi, objek, wajib pajak, transaksi, kepatuhan, dan tunggakan perlu diverifikasi dan dianalisis menjadi evidence untuk menemukan akar masalah.
Berdasarkan diagnosis tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun berbagai alternatif kebijakan, seperti integrasi data, penguatan kelembagaan dan SDM, perbaikan proses bisnis, digitalisasi, peningkatan kepatuhan, serta kolaborasi.
Melalui Eightfold Path, alternatif dinilai secara sistematis dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan implementasi, keberlanjutan, outcome, dan trade-off. P
ilihan kebijakan kemudian diterjemahkan ke dalam KUA melalui arah kebijakan, strategi, proyeksi dan target, serta indikator yang terukur. Implementasi selanjutnya dimonitor dan dievaluasi untuk menghasilkan evidence baru sebagai dasar perbaikan kebijakan berikutnya. Dengan demikian, target pendapatan bukan titik awal, tetapi hasil dari proses kebijakan berbasis evidence yang dapat dipertanggungjawabkan.