Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

<p><em>Konsep checks and balances merupakan prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan yang berfungsi mencegah terpusatnya kekuasaan dengan menempatkan kewenangan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian. Prinsip ini juga diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah guna menjamin akuntabilitas, transparansi, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Artikel ini bertujuan menganalisis keselarasan penerapan prinsip checks and balances dalam pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD), khususnya terkait pemisahan kewenangan otorisasi dan ordonansi. Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa pengelolaan keuangan negara telah menerapkan prinsip checks and balances secara tegas, di mana kewenangan otorisator dijalankan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kewenangan ordonator oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dengan larangan rangkap jabatan di antara keduanya. Sebaliknya, dalam pengelolaan keuangan daerah, kewenangan otorisasi dan ordonansi masih dijalankan oleh pejabat yang sama, yaitu Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga berpotensi melemahkan prinsip pemisahan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 284 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2019. Kondisi ini menimbulkan ketidakkonsistenan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pemisahan tegas kewenangan otorisator dan ordonator di daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna memastikan penerapan prinsip checks and balances yang efektif dalam pengelolaan keuangan publik.</em></p>