Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota yang termasuk self asessment dan basis pemungutan pajaknya adalah transfer kepemilikan.&#160;Objek dari BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD terdapat beberapa pengaturan baru terkait BPHTB antara lain&#160;
<ul>
<li>Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</li>
<li>Saat terutang pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk&#160;jual beli, pembayaran atau penyetoran BPHTB paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli</li>
</ul>