Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Materi ini membahas arah penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka memperkuat keselarasan antara pembagian urusan pemerintahan, kewenangan daerah, pendanaan, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pembahasan berangkat dari perubahan kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang telah memperbarui pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Transfer ke Daerah (TKD), belanja daerah, pembiayaan daerah, serta sinergi kebijakan fiskal nasional.
Materi mengidentifikasi sejumlah ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah yang telah dicabut oleh UU HKPD, sekaligus menjelaskan pentingnya harmonisasi pengaturan untuk menghindari duplikasi, ketidaksesuaian norma, dan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Secara khusus, materi menawarkan kerangka penyelarasan antara kedua undang-undang, dengan menempatkan UU Pemerintahan Daerah sebagai landasan pengaturan pembagian urusan, kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, peran DPRD, serta pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, UU HKPD menjadi kerangka utama pengaturan instrumen fiskal dan hubungan keuangan pusat dan daerah.
Pembahasan juga mengangkat kebutuhan penyesuaian tata kelola pemerintahan daerah dalam mendukung percepatan program prioritas nasional, memperkuat keterhubungan antara kebijakan pembangunan pusat dan daerah, serta memastikan keberlanjutan hasil pembangunan.
Aspek penguatan kinerja dan akuntabilitas mendapat perhatian melalui peningkatan kualitas perencanaan, belanja daerah yang berorientasi pada hasil, pemanfaatan data kinerja, serta pengawasan terhadap manfaat pembangunan. Peran DPRD turut dibahas dalam konteks pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan serta penggunaan APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sebagai arah kebijakan, materi merumuskan empat agenda utama penyempurnaan UU Pemerintahan Daerah, yaitu harmonisasi dengan UU HKPD, penguatan kejelasan hubungan pusat dan daerah, penataan tata kelola pemerintahan daerah, serta penguatan peran DPRD.
Materi ini diharapkan menjadi referensi pembelajaran dan bahan diskusi kebijakan bagi pegawai pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung penyempurnaan regulasi pemerintahan daerah yang lebih harmonis, adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Pada akhirnya, penguatan otonomi daerah diharapkan mampu menghadirkan kepastian kewenangan, pendanaan yang selaras, tata kelola yang efektif, serta pelayanan publik dan hasil pembangunan yang semakin baik bagi masyarakat.
&#160;
Penyusun:
Nugroho Iman Santosa
DJPK