Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Materi ini menyajikan kajian evaluatif mengenai implementasi kebijakan belanja wajib infrastruktur pelayanan publik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Kajian berfokus pada efektivitas pemenuhan kewajiban pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, serta keselarasan pelaksanaannya dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.
Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan data APBD tahun 2022&#8211;2024, kajian mengevaluasi perkembangan pengalokasian dan realisasi belanja infrastruktur, tingkat kepatuhan pemerintah daerah, perbedaan antara anggaran dan realisasi, serta hubungan antara kemampuan fiskal daerah dan komitmen pemenuhan belanja wajib.
Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik meningkat dari 25% pada tahun 2022 menjadi 33,9% pada tahun 2024. Namun demikian, pada tahun 2024 baru terdapat 100 daerah atau 18,3% dari seluruh daerah yang memenuhi ketentuan penganggaran paling rendah 40%.
Dari sisi pelaksanaan, realisasi belanja infrastruktur belum menunjukkan peningkatan yang sebanding dengan pengalokasiannya. Pada tahun 2024, sebanyak 452 daerah atau sekitar 83% dari seluruh daerah merealisasikan belanja infrastruktur dengan proporsi lebih rendah dibandingkan anggaran awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan komitmen penganggaran belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas implementasi belanja yang optimal.
Kajian juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas fiskal daerah dan pengalokasian belanja infrastruktur. Sejumlah daerah dengan kategori kapasitas fiskal tinggi dan sangat tinggi justru belum memenuhi ketentuan belanja wajib, bahkan sebagian masih mengalokasikan anggaran infrastruktur di bawah rata-rata nasional.
Melalui analisis tren, klasterisasi tingkat pemenuhan, dan proyeksi hingga berakhirnya masa transisi pada tahun 2027, kajian mengidentifikasi kebutuhan penguatan strategi pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lebih efektif.
Sebagai rekomendasi, kajian menawarkan penyusunan roadmap pemenuhan belanja wajib infrastruktur hingga tahun 2027, penguatan evaluasi berdasarkan anggaran sekaligus realisasi, serta pembinaan pemerintah daerah secara lebih terarah berdasarkan tingkat pemenuhan dan kapasitas fiskalnya.
Materi ini diharapkan menjadi referensi bagi perumus kebijakan, pengelola keuangan daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat implementasi UU HKPD, meningkatkan kualitas belanja APBD, serta memastikan pengeluaran infrastruktur semakin berorientasi pada hasil pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gagasan utama kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan belanja wajib infrastruktur tidak cukup diukur dari terpenuhinya persentase penganggaran, tetapi juga harus tercermin dalam realisasi belanja yang berkualitas dan manfaat pembangunan yang dihasilkan bagi masyarakat.
&#160;
Nugroho Iman Santosa
DJPK