Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Materi ini memuat ringkasan pengaturan mengenai belanja wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Materi diawali dengan informasi mengenai perkembangan pengaturan mandatory spending dalam APBD. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai definisi dan kategori belanja wajib yang terdiri dari Belanja Pendidikan, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Belanja Pegawai, dan Belanja Wajib dari Pajak Daerah. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai masing-masing kategori belanja wajib, timeline pelaksanaan evaluasi belanja wajib dalam APBD, ketentuan bagi pemda yang melewati batas waktu penyampaian data APBD, penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, tindak lanjut atas pengenaan sanksi penundaan dan timeline evaluasi belanja wajib dalam APBD-P, dan ketentuan penutup.