Direktorat Jenderal Perbendaharaan

<p style="text-align: justify;">Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi keuangan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam proses pengadaan yang seharusnya transparan dan kompetitif. Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh praktik korupsi ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. UMKM, yang sering dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional, kerap kali diabaikan atau tersisihkan dalam proses tender proyek pemerintah karena adanya praktik-praktik korupsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan hambatan besar bagi UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah. Praktik korupsi tidak hanya merugikan UMKM secara finansial tetapi juga menghalangi mereka untuk bersaing secara adil. Untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi UMKM, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk memberantas korupsi dan menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan, sederhana, dan inklusif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan UMKM lokal dapat berpartisipasi secara lebih aktif dan meraih manfaat dari proyek-proyek pemerintah yang seharusnya terbuka untuk semua pihak.</p>